Koran Sulindo – Ada peringatan atau security alert kepada warga negara Amerika Serikat yang ada di Indonesia, menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Peringatan tersebut dirilis oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan diumumkan pada situs resminya. Mereka melihat ada potensi gerakan terorisme saat pengumuman tersebut.
“Pejabat kepolisian Indonesia secara terbuka menyebutkan risiko terorisme yang meningkat terkait hasil pemilu dan media telah melaporkan penangkapan orang Indonesia baru-baru ini atas tuduhan terorisme,” demikian antara lain bunyi peringatan itu.
Pihak Kedutaan Besar Amerika di Jakarta juga meminta warga Amerika Serikat untuk mewaspadai aksi demonstrasi pada hari itu. Apalagi, demonstrasi tidak hanya terjadi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta, tapi kemungkinan akan terjadi di kota besar lain, seperti Medan dan Surabaya.
Warga Amerika Serikat diminta menjauhi lokasi demonstrasi dan terus mengikuti pemberitaan di media massa lokal. “Warga Amerika diminta berhati-hati jika berada di sekitar lokasi demonstrasi dan pawai politik,” demikian peringatan itu disampaikan.
Bukan hanya itu. Warga negara Amerika Serikat juga diimbau untuk mendaftar di Smart Traveller Enrollment Program (STEP) untuk mendapat informasi keamanan. Mereka juga diminta mengikuti informasi terkini yang disampaikan di jaringan media sosial Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan kantor konsulat di Surabaya.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta pada 7 Mei lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menyatakan, ada risiko aksi dari pihak yang tidak menerima hasil perhitungan suara KPU. “Provokasi dan penciptaan opini melalui media sosial masih kuat, dapat terjadi aksi unjuk rasa, bahkan penyerangan terhadap KPU,” katanya. Karena itu, lanjutnya, untuk mengantisipasi bila terjadi kerusuhan, pihak TNI dan Polri akan menurunkan sekitar 450 ribu aparat gabungan.
Dari pihak TNI, kata Hadi Tjahjanto lagi, ada 177.434 tentara yang disiagakan di seluruh wilayah Indonesia. Dari Angkatan Darat ada 161.694 orang; Angkatan Laut 11.117 orang, dan; Angkata Udara mencapai 6.625 orang. Yang juga disiagakan adalah alat utama sistem persenjataan.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, Polri menjalankan operasi pengamanan Pemilu mulai 20 September 2018 sampai 21 Oktober 2019. Tito menjelaskan, langkah pengamanan diperlukan karena banyak risiko yang dihadapi dalam Pemilu 2019. Apalagi, Indonesia melakukan pemilu terbesar dalam waktu sangat cepat di 17 ribu pulau serta tiga zona waktu.
“Pesta demokrasi yang ada kontes politik pasti akan menuai perbedaan,” kata Tito.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga telah meminta kepala daerah, panglima kodam, dan kepala polda untuk mencegah masyarakat ke Jakarta pada 22 Mei 2019. Karena, kata Wiranto, ada potensi massa dari luar Jakarta saat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019.
“Ada rencana-rencana dari pihak tertentu untuk mengarahkan masyarakat dari luar Jakarta ke Jakarta, dari daerah ke Jakarta. Anda juga mendengar kan? Masa kita biarkan?” kata Wiranto, sebagaimana diberitakan Antara.
Ia pun mengimbau warga di daerah jangan sampai terpengaruh dengan ajakan ke Jakarta. “Ini hanya imbauan, bukan larangan, agar warga untuk tidak berbuat kerusuhan di Jakarta dan dapat melanggar hukum,” ujar Wiranto.
Diingatkan pula oleh Wiranto, ada potensi “penumpang gelap” yang mencoba meraup keuntungan dari situasi politik dalam negeri yang semakin panas menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019. “Waspadai unsur penumpang gelap yang akan mendominasi langkah berikutnya dan kendalikan republik ini. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya sampaikan apa adanya,” tuturnya. [PUR]
