Koran Sulindo – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan kabar sebanyak 280 pucuk Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm tertahan di penyimpanan kargo Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya tidak perlu menjadi komoditas publik.
“Sebenarnya ya, hal-hal yang, ada masalah-masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah mufakat, koordinasi. Tugas saya sebagai Menko Polhukam atas perintah Presiden mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan,” kata Wiranto, usai menghadiri upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, di Jakarta, Minggu (1/10), seperti dikutip setkab.go.id.
Senjata yang diimpor Polri dari Bulgaria itu tiba dengan pesawat sewaan Antonov An-12 TB dengan maskapai Ukraine Air Alliance UKL 4024 pada Ju,mat (29/9) malam. Senjata diimpor PT Mustika Duta Mas.
“Maka kalau saya harus menyampaikan secara menyeluruh kepada publik, publik bukan suatu tempat untuk dijadikan diskursus menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Biarkan kami, berikan kesempatan ke saya untuk sama-sama dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, BIN, dengan Pindad dan siapapun yang terlibat pengadaan senjata, biar kami koordinasi menyelesaikan itu,” katanya.
Setelah pembicaraan internal, Wiranto berjanji segera memberikan keterangan pada media massa.
“Jangan masing-masing kemudian mengambil satu spekulasi. Saya dengar pun ini aneh, enggak ngerti masalah ini, digoreng lagi. Ini apalagi. Maka saya enggak berbicara, Panglima TNI juga enggak ngomong. Kapolri juga enggak ngomong, karena apa, kalau kita ngomong nanti pasti digoreng lagi,” kata Wiranto.
Senjata yang diimpor untuk persenjataan Brigade Mobil itu ramai di dibicarakan di media sosial.
Apa kata Presiden Joko Widodo?
“Itu teknis. Tanyakan ke Menkopolhukam,” kata Presiden Jokowi di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10), seperti dikutip setkab.go.id.
Penjelasan Polri
Mabes Polri menyatakan 280 senjata pelontar granat dengan 5.932 butir amunisi buatan Bulgaria ditahan di Bandara karena menunggu rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto membenarkan senjata tersebut milik Polri.
“Betul milik Polri. Dan adalah barang yang sah. Semuanya sudah sesuai dengan prosedur mulai dari perencanaan, proses lelang, kemudian proses berikutnya sampai dengan direvisi oleh Irwasum dan BPKP,” kata Setyo saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Sabtu (30/9).
Senjata yang sudah masuk ke wilayah Pabean itu harus dikarantina terlebih dahulu sambil menunggu Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri, Irjen Murad Ismail meminta rekomendasi dari BAIS TNI.
“Apabila dalam pengecekan tidak sesuai maka dapat dikembalikan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak pernah seperti itu. Ini bukan yang pertama untuk barang sejenis. Ini yang ketiga kali tahun 2015 dan 2016 sudah pernah masuk,” kata Setyo.
Bukan Senjata Anti-tank
Di tempat yang sama, Dankor Brimob Irjen Murad Ismail menegaskan senjata dan peluru yang dikirim bukan untuk meledakkan tank dan helikopter.
“Senjata ini bukan untuk anti-tank. Gunanya juga apabila senjata ini di daerah operasi di pertempuran dalam kota atau hutan jadi kejut, musuh akan lari saat bersembunyi di belakang pohon,” katanya.
Murad juga memperlihatkan cara kerja senjata SAGL itu sambil mengarahkan senjata itu 45 derajat ke atas. Peluru jenis kejut tersebut kemudian meluncur sejauh 85 meter.
“Pelurunya itu bulat. Ini peluru ada banyak, ada peluru karet, peluru hampa, peluru gas air mata dan peluru asap ada juga peluru yang menimbulkan ledakan,” katanya.
Senjata pelontar granat ini telah dipakai oleh Brimob sejak 1998. Pengadaan 280 unit SAGL tidak lah banyak. Namun ia enggan mengungkapkan anggaran pengadaan yang dilakukan melalui pihak ketiga, PT Mustika Duta Mas.
“Jumlah senjata 280 tidak banyak. Ada 30 Komandan Satuan Brimob, Semua ada satu. Nanti ada pengenalan, panggil komandan di daerah untuk pelatihan. Ini senjata bukan untuk membunuh tapi untuk kejut,” katanya.
Senjata akan digunakan di Poso dan Papua.
Menurut Murad, tugas pokok dan fungsi Brimob berbeda dengan polisi biasanya. “Peran Brimob sebagai polisi khusus untuk membantu melengkapi melindungi apabila keadaan perang membantu tentara dalam melawan musuh negara,” katanya.
Ketika ditanya kapan senjata itu akan keluar dari gudang?, Murad mengatakan paling lama sepekan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala BAIS TNI. [YMA/DAS]
