Jakarta – Hampir dua minggu setelah AS dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, masih belum jelas seberapa besar kemunduran yang dialami negara itu dalam ambisinya untuk memperoleh senjata nuklir pamungkas.
Beberapa pakar proliferasi nuklir mengatakan kepada ABC News bahwa mereka yakin serangan itu dapat mengarah pada momen “persimpangan jalan” yang mengakibatkan Teheran mengambil jalur yang lebih berbahaya dan rahasia untuk memperoleh senjata nuklir jika pihaknya memilih untuk melakukannya.
Pada hari Rabu (02/07/2025), Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani rancangan undang-undang yang disetujui minggu lalu oleh parlemen Iran untuk menghentikan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dewan Wali Iran yang beranggotakan 12 orang, yang setengahnya ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, juga telah menandatangani rancangan undang-undang tersebut.
“Penangguhan ini akan tetap berlaku hingga kondisi tertentu terpenuhi, termasuk jaminan keamanan untuk fasilitas nuklir dan para ilmuwan,” televisi pemerintah Iran melaporkan, mengutip dari RUU tersebut.
Sementara itu, Iran tidak mengizinkan badan independen luar mana pun masuk ke negaranya untuk memverifikasi status program nuklirnya, sehingga negara itu harus membangun kembali infrastruktur nuklirnya secara rahasia.
Departemen Luar Negeri menyebut langkah itu “tidak dapat diterima,” dengan mengatakan Iran “memiliki peluang untuk mengubah arah dan memilih jalan perdamaian dan kemakmuran,” kata juru bicara Tammy Bruce pada hari Rabu.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar mengecam keputusan Iran sebagai “skandal,” dengan mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial, “Ini adalah penolakan total terhadap semua kewajiban dan komitmen nuklir internasional [Iran].”
“Masyarakat internasional harus bertindak tegas sekarang dan menggunakan semua cara yang dimilikinya untuk menghentikan ambisi nuklir Iran,” kata Sa’ar, dikutip dari ABC News.
Iran Mungkin Akan Keluar dari NPT
Beberapa pakar senjata nuklir mengatakan mereka khawatir langkah itu juga dapat mendorong Iran untuk menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) yang telah berusia 57 tahun.
“Negara terakhir yang menarik diri dari NPT adalah Korea Utara,” kata Howard Stoffer, seorang profesor hubungan internasional di Universitas New Haven dan mantan wakil direktur eksekutif Komite Kontra-Terorisme Dewan Keamanan PBB, kepada ABC News.
Iran masih mengevaluasi apakah akan tetap menjadi anggota NPT, kata menteri luar negeri Iran Abbas Araghchi di TV pemerintah Iran setelah pemungutan suara oleh parlemen minggu lalu.
NPT juga memerlukan inspeksi oleh IAEA untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian tersebut, jadi masih belum jelas bagaimana Iran akan mematuhi aspek perjanjian ini, mengingat undang-undang barunya.
Apakah Iran akan tetap berada dalam NPT atau tidak perlu diselidiki, menurut Araghchi, yang menambahkan bahwa Iran akan “bertindak sesuai dengan kepentingan negara.”
NPT, yang ditandatangani oleh 191 negara pada tahun 1968, mengatakan negara-negara, selain yang disertifikasi sebagai kekuatan nuklir, tidak dapat mengembangkan senjata nuklir.
Namun, NPT memungkinkan negara-negara untuk menjalankan program nuklir sipil yang damai, seperti program untuk penggunaan energi.
“Mereka dapat mencapai titik puncaknya, dan pada dasarnya melakukan segalanya kecuali merakit senjata dalam bentuk akhirnya dan tetap mematuhi perjanjian secara teknis. Hal itu membuat takut banyak negara tetangga Iran, khususnya Israel,” kata John Erath, direktur kebijakan senior untuk Pusat Senjata dan Non-Proliferasi, kepada ABC News.
Trump Adalah Penyebab Perang 12 hari
Pada tahun 2015, Iran dan beberapa negara adidaya, termasuk Amerika Serikat, menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang membatasi program nuklir sipil Iran untuk tujuan damai dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada negara tersebut.
Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut, menyebutnya “cacat hingga ke intinya” dan memberlakukan kembali sanksi AS.
Penarikan diri Trump dari JCPOA merupakan awal dari serangkaian peristiwa yang mengarah pada perang 12 hari pada bulan Juni ini.
Ketika Trump kembali menjabat pada bulan Januari, negosiasi kesepakatan nuklir baru dengan Iran merupakan salah satu agenda utama kebijakan luar negerinya.
Setelah beberapa putaran perundingan antara AS dan Iran yang berakhir tanpa kesepakatan—bersama dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan aktor-aktor terorisme yang disponsori Iran di kawasan tersebut—Israel akhirnya memutuskan untuk menyerang Iran secara langsung pada tanggal 13 Juni, yang menyebabkan perang selama 12 hari.
Amerika Serikat memutuskan untuk bergabung dengan kampanye militer Israel melawan Iran pada tanggal 21 Juni dengan serangan udara yang ditargetkan terhadap fasilitas nuklir Iran.
Sekarang setelah keadaan tenang, Israel kembali menyerukan kepada negara-negara Eropa yang masih menjadi bagian dari JCPOA era Obama untuk memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran.
Erath mengatakan jika Iran menarik diri dari NPT, hal itu akan mengirimkan sinyal berbahaya kepada dunia.
“Itu akan menandakan bahwa mereka serius dalam memperoleh senjata nuklir. Itu adalah hal serius dan akan menarik perhatian banyak orang,” kata Erath kepada ABC News.
“Sejauh ini, mereka menghindari melakukannya karena itu adalah standar internasional yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh dunia.”
Erath menambahkan, “Mereka [Iran] tidak ingin menempatkan diri mereka dalam kategori yang sama dengan Korea Utara sebagai negara yang menarik diri dari NPT dan menempatkan diri mereka sebagai paria internasional.” [BP]
