Selama puluhan tahun, Israel telah menguji batas-batas hukum internasional dengan mengebom musuh-musuhnya ketika merasa terancam.
Sebuah seri gambar buatan AI yang diunggah oleh Al Jazeera menunjukkan sejarah serangan preemptif Israel.
Israel mulai menyerang Iran pada 13 Juni 2025, dengan apa yang disebutnya serangan “preemptif” terhadap fasilitas nuklir, lokasi militer, dan infrastruktur.
Israel juga membunuh para ilmuwan dan komandan militer. Tak lama kemudian, AS pun ikut menyerang.
Namun, dalam perang kata-kata berikutnya, muncul pertanyaan tentang apa yang merupakan serangan preemptif, dan apa yang ilegal.
Serangan preemptif Israel yang paling utama terjadi pada tahun 1967.
Untuk membenarkan Perang Enam Hari secara hukum, Israel menuduh Mesir mengerahkan tentaranya untuk melawannya.
Mesir, serta Suriah, Yordania, dan Irak, dipermalukan secara militer.
Pada tanggal 7 Juni 1981, Israel melancarkan Operation Opera, sebuah serangan udara mendadak oleh delapan pesawat F-16 yang menghancurkan reaktor nuklir Osirak milik Irak di dekat Baghdad.
Sekali lagi mengumumkan tindakan itu bersifat preemptif, Israel menyebutnya sebagai cara untuk mencegah Saddam Hussein memperoleh senjata nuklir.
Pengeboman Israel terhadap reaktor nuklir yang diduga berada di Deir Az Zor, Suriah, pada bulan September 2007, mengikuti pola yang sama: kerahasiaan, jet tempur, dan fasilitas yang hancur—dalam kasus ini, fasilitas yang disangkal Suriah sebagai pabrik nuklir.
Sejak sekitar tahun 2008, Israel telah menargetkan Suriah dengan ratusan serangan udara terhadap apa yang disebutnya sebagai aset Iran dan Hizbullah—klaim yang seringkali sulit dibuktikan.
Israel juga telah menggunakan serangan siber.
Pada tahun 2010, virus Stuxnet menginfeksi fasilitas Natanz milik Iran dan menghancurkan sentrifus untuk penyulingan bahan bakar nuklir.
Sebuah makalah penelitian yang ditugaskan oleh NATO menyebut serangan itu sebagai “tindakan kekerasan” dan kemungkinan ilegal.
Pada bulan November 2020, Israel membunuh ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, menggunakan senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh dan dibantu AI.
Asosiasi Pengacara Internasional menyebut pembunuhan di luar hukum tersebut ilegal berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Tahun berikutnya, sebuah ledakan besar merusak fasilitas Natanz, yang disebabkan oleh serangan siber Israel yang belum dikonfirmasi. Yang membawa kita ke hari ini.
Pada tanggal 22 Juni 2025, AS mempertimbangkan mengebom tiga fasilitas nuklir Iran, meskipun tidak ada bukti Iran sedang mengembangkan senjata nuklir.
Sementara Israel dan AS melihat serangan terbaru terhadap Iran sebagai tindakan membela diri dan tindakan preemptif, banyak ahli berpendapat serangan tersebut melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. [BP]
