Jakarta, koransulindo.com – Gelombang unjuk rasa kembali menggema di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). Ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul yang tergabung bersama berbagai elemen mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa membawa lima poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Berbagai isu menjadi sorotan, mulai dari penggunaan anggaran negara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kekhawatiran atas menguatnya peran militer dalam ranah sipil.
Dari atas mobil komando, orator dari Universitas Trisakti menyampaikan kritik keras terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Ia menilai independensi pejabat negara semakin memudar dan kebijakan yang dijalankan belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Pejabat yang independen adalah pejabat yang kita harapkan selama ini, Kawan-kawan! Namun hari ini, kita dipertontonkan oleh perlakuan rezim yang tidak ada manfaatnya,” seru orator di hadapan massa aksi.
Selain menyoroti jalannya pemerintahan, mahasiswa juga mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut mereka, program tersebut menyerap anggaran negara dalam jumlah besar tanpa melalui ruang diskusi yang cukup dengan masyarakat.
“Hari ini kita dipertontonkan oleh ambisi-ambisi negara. APBN digelontorkan tanpa ada diskusi dengan masyarakat! MBG saat ini jelas-jelas menjadi wajah buruk program-program utama Presiden, betul Kawan-kawan?” ujar orator.
Pernyataan tersebut langsung disambut seruan “Betul!” secara serentak oleh massa demonstran yang memadati area depan kompleks parlemen.
Selain isu anggaran dan program pemerintah, mahasiswa juga menyoroti persoalan supremasi sipil. Mereka menyatakan kekhawatiran terhadap indikasi menguatnya peran militer dalam kehidupan sipil yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai ruang gerak masyarakat sipil semakin terbatasi oleh pendekatan keamanan yang dianggap berlebihan. Mereka menegaskan bahwa keterlibatan aparat keamanan telah memasuki berbagai sektor yang seharusnya menjadi wilayah sipil.
“Hari ini, militer beriringan dan beririsan dengan kerja-kerja kita!” teriak orator, yang disambut sorak dukungan dari peserta aksi.
Sebagai bentuk penolakan terhadap militerisme, massa aksi mendesak pemerintah untuk mengembalikan fungsi militer sesuai tugas pertahanan negara serta menghormati kebebasan berekspresi masyarakat.
“Kembalikan militer ke barak! Hentikan pembangunan batalyon! Hentikan represivitas aparat dan bebaskan tahanan politik!” pungkas orator menutup rangkaian orasinya.
Aksi berlangsung di depan gerbang DPR RI. Hingga aksi berlangsung, mahasiswa terus menyuarakan tuntutan mereka melalui orasi, poster, dan berbagai atribut demonstrasi sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. [UN]
