Jakarta, koransulindo.com – Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama yang disebut sebagai Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, mengatakan tuntutan pertama yang dibawa massa aksi adalah mendesak pemerintah dan lembaga legislatif untuk memulihkan kondisi ekonomi serta politik nasional yang dinilai belum berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kita menuntut pemerintah dan juga seluruh legislatif untuk memulihkan ekonomi dan juga politik nasional,” ujar Putra kepada wartawan di sela aksi.
Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah saat ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai belum diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama rakyat.
Putra menilai anggaran negara yang cukup besar justru banyak terserap ke sejumlah proyek nasional yang manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Ia juga menyinggung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax yang menurutnya berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Kenaikan harga tersebut membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Namun, di sisi lain, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite.
Menurut Putra, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Tuntutan kedua yang disampaikan mahasiswa adalah evaluasi terhadap penempatan pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya.
Putra menegaskan Presiden dan Wakil Presiden perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pejabat yang menduduki jabatan strategis namun dianggap tidak memiliki latar belakang yang relevan dengan tugas yang diemban.
“Kami melihat, misalnya, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepala badan ditunjuk tidak sesuai dengan keahliannya. Dia merupakan ahli serangga, tetapi ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Menurutnya, ketidaksesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang dipegang dapat berdampak pada kualitas kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, tuntutan ketiga yang diusung mahasiswa adalah mengembalikan supremasi sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Mahasiswa menilai praktik pemerintahan saat ini semakin menunjukkan nuansa militeristik. Mereka menyoroti keberadaan sejumlah anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan.
“Beberapa pejabat penting diisi oleh polisi dan tentara. Kemudian revisi undang-undang juga tidak melibatkan rapat dengar pendapat dengan para ahli,” kata Putra.
Melalui tiga tuntutan tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dan DPR RI dapat mendengarkan serta menindaklanjuti berbagai aspirasi yang mereka sampaikan dalam aksi tersebut.
“Maka itu kami tuntut sebagai Tritura atau tiga tuntutan rakyat yang akan kami sampaikan kepada orang yang seharusnya bisa menyuarakan suara rakyat,” pungkasnya. [UN]
